Demi Menjaga Kelestarian Kawasan Hutan, Pihak Perhutani KPH Bogor Membuatkan NKK

pimred

Screenshot 2021 09 17 11 13 49

Baromererkriminal.com, Bogor – Pelestarian, pengelolaan, serta perawatan itu sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat, supaya Pelestarian Kawasan Hutan (PKH) bisa lebih diperhatikan tentang perawatannya.

Dalam hal ini, Perhutani KPH Bogor bisa mewujudkan dengan memberikan Naskah Kesepakatan Kerjasama, itu dituangkan dalam Penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) pada hari Jum’at (17/9/21), di Kantor Perhutani KPH Bogor, Cibinong, Bogor. Pada acara kunjungan NKK ini dihadiri dari berbagai unsur, antara lain 8 (delapan) Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan jajaran Perhutani KPH Bogor, Jum’at (17/9/2021).

Juga dihadiri oleh bagian Administrasi Perhutani KPH Bogor Ahmad Rusliadi, dan Wakil Administrasi Perhutani KPH Bogor Ferry Yustianto yang turut serta menghadiri acara penandatangan NKK tersebut.

Dalam sambutannya, Ahmad Rusliadi dan Ferry Yustianto mengatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi ekonomi kawasan hutan melalui kegiatan usaha tani/agroforestry, dan agar lebih terjaga kelestarian kawasan hutan.

IMG 20210917 WA0026

“Meningkatkan fungsi ekonomi kawasan hutan dengan jalan, yaitu kegiatan usaha tani (argoforestry) serta bagaimana caranya menjaga kelestarian hutan dan juga habitatnya,” ungkap Ahmad R.

Ditegaskan juga, bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam menjaga dan mengelola hutan, agar benar-benar memahami dan memanfaatkan pola kerjasama yang di tanda tangani bersama ini. Masyarakat harus memenuhi kesepatan dalam NKK, dan pihak Perhutani akan melakukan audit secara berkala.

“Jadi, jika kita sudah menandatangani NKK maka secara tidak langsung kita berperan dan wajib menjaga kelestarian hutan,” tegasnya.

Persyaratan dalam NKK, yaitu memberatkan masyarakat. Artinya Masyarakat diminta untuk sering berkomunikasi dengan para Asisten Perhutani (Asper) yang ada dilapangan. Semoga dengan kerjasama ini bisa mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat, dilancarkan, dan juga bisa menguntungkan semua pihak.

Lebih lanjut Ferry Yustianto menyampailan bahwa, “pihak Perhutani menjamin kontinuitas kerjasama ini, jika berjalan sesuai NKK dan saling menguntungkan, maka pihak Perhutani juga tidak akan memutus kerjasama, dengan catatan jika masyarakat tidak melanggar atau menyimpang dari NKK,” lanjutnya.

Dengan tandatanganinya NKK ini, masyarakat sudah dapat memulai kegiatan usaha tani (agroforestry) di dalam kawasan hutan, sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh masyarakat, dan sesuai dengan NKK yang telah di tandatangani dan disepakati tersebut.

(Barometerkriminal/Red)

Next Post

Evaluasi Penanganan Covid-19 di Jambi, Kapolri Ingatkan Penurunan Level PPKM dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Barometerkriminal.com, Jambi — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat evaluasi penanganan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Jambi, Jumat (17/9/2021). Kapolri menyampaikan, hasil penerapan PPKM level 1 hingga 4 di Wilayah Jambi menunjukan progres yang baik. Hal ini, kata Listyo Sigit terlihat dari menurunnya […]

Subscribe US Now