Berobat Pakai BPJS, Perhatikan Ini… Bisa Jatuh Tertimpa Tangga

edy kompol
bpjs bro

SUDAH jatuh tertimpa tangga. Begitulah yang dialami EU, warga Kelurahan Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Harapannya untuk menyembuhkan istrinya di rumah sakit ternama bermodalkan BPJS Mandiri Premi Kelas III harus jadi bumerang dan menyakitkan baginya.

Pasalnya, tiba-tiba BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) menolak pengajuan operasi untuk sang istri. Ironisnya penolakan tersebut terjadi sehari jelang operasi, saat pasien sudah menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut.

Cerita berawal saat EU membawa istrinya, AF ke sebuah rumah sakit ternama di bilangan Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (26/1/21). Dengan ambulan dari sebuah lembaga sosial dakwah, EU mengantarkan istrinya yang menderita patah kaki akibat kecelakaan.

Sesampainya di rumah sakit, AF sang istri langsung masuk ke ruang IGD dan mendapat perawatan dari para perawat sebagai tindakan awal.

Kemudian, perawat yang menangani meminta EU ke bagian administrasi untuk mendaftarkan sang istri sebagai pasien. Saat itu EU mendaftar dengan kepesertaannya dalam BPJS Mandiri dengan menyertakan kartu BPJS Kesehatan e-ID atas nama istrinya AF untuk Kelas Rawat III.

Tak berapa lama, perawat pun membawa AF ke ruang instalasi radiologi untuk dilakukan rontgen pada bagian tubuh dan kaki. Perawat juga meminta pasien menceritakan kronologi kejadian sampai dirinya mengalami kecelakaan. Secara tertulis di atas materai.

bpjs

Sekira dua jam menunggu, usai melakukan rontgen, AF dan suaminya baru bisa mendapatkan kamar untuk rawat inap, sambil menunggu operasi yang dijadwalkan. AF mendapat kamar pasien di ruangan bersama pasien lainnya. Sebelum operasi, AF juga menjalani rapid test.

Satu hari kemudian, dokter ortopedi yang akan menangani AF mendatanginya, memberi semangat dan motifasi untuk kesembuhannya. Dokter juga menyatakan AF layak dioperasi dan menjadwalkan operasi pada hari Sabtu, bahkan mengatakan akan memberikan yang terbaik untuk AF.

Betapa senang dan bahagianya AF saat mendengar kabar itu. Ia pun memberitahukan hal itu kepada suami dan sang ibu TS yang juga ikut menjaganya di rumah sakit, bergantian dengan sang suami.

Namun di hari berikutnya, kabar kurang sedap harus diterima AF dan suaminya. Tiba-tiba pihak BPJS mengabarkan melalui telepon tidak bisa mengcover untuk operasi yang akan dijalani AF. Dengan alasan kronologi kecelakaan yang dialami tidak masuk kategori untuk dicover BPJS.

Demikian juga pihak rumah sakit, tak mau mengambil resiko karena BPJS tak mengcover pasien AF. Dengan alasan takut tidak dibayar pihak BPJS. Lucunya, melalui bagian administrasi rumah sakit, pihak BPJS menyatakan status kepesertaan BPJS AF tidak aktif.

Praktis status AF sebagai pasien di rumah sakit tersebut yang awalnya ditanggung BPJS harus berubah menjadi status umum, dan itu terhitung sejak awal masuk hingga rawat inap akhir pada Jumat (29/1/21).

Bukan itu saja, pihak rumah sakit juga memberitahukan bahwa untuk operasi tersebut menggunakan peralatan yang cukup mahal, sekira 70 juta. Untuk menjalani operasi tersebut pun harus membayar uang muka sekira 14 juta, dengan status pasien umum.

Mendapat kabar itu dari suaminya, tentu saja AF merasa bagai disambar petir. Seketika itu juga merasa shock dan putus asa. Harapannya untuk dapat dioperasi di hari yang dijadwalkan, pupus sudah. Terlebih EU sebagai suami, merasa terjebak dengan program yang selama ini diharapkan dapat menjamin kesehatan rakyat Indonesia.

“Seharusnya sejak awal mendaftar di bagian administrasi pihak rumah sakit melakukan komunikasi langsung ke BPJS, cek keaktifan BPJS pasien, sehingga jelas apakah pasien perlu dirawat inap dulu atau tidak, sambil menunggu operasi. Kalau seperti ini, kan kita jadi terjebak,” ungkap EU, Sabtu (30/1/21).

“Tapi ini tidak, saya daftar awal dengan kartu BPJS dengan status aktif di aplikasi mobile JKN. Di pertengahan dapat kabar BPJS kami tak aktif oleh pihak rumah sakit. Padahal kami baru daftar BPJS dan membayarnya tak lama setelah daftar. Sehingga bisa mendapatkan e-ID BPJS untuk satu keluarga (5 orang),” kata EU.

Tak mau berlama-lama, dalam keadaan terdesak, mau tak mau EU pun harus menarik istrinya dari rumah sakit, karena merasa tak sanggup dengan biaya operasi dan pembayaran awal yang nilainya cukup besar untuk kalangan masyarakat tidak mampu.

Dengan sangat terpaksa, ia pun menyetujui surat pernyataan untuk membatalkan operasi dan membawa pulang istrinya dalam keadaan sekarat. “Sisi kemanusiaan sudah tak ada lagi. Program ini seakan menjebak rakyat yang tidak tahu menahu lebih dalam tentang program ini. Ini menyakitkan,” katanya.

Ironisnya lagi, untuk membawa pulang sang istri, EU juga diharuskan membayar biaya rawat inap selama istrinya berada di rumah sakit tersebut. Terhitung sejak 26 Januari yang tercatat awal sebagai pasien BPJS sampai 29, dihitung sebagai pasien umum.

Termasuk biaya perawatan di IGD yang tercatat masih sebagai pasien BPJS. Dengan sangat terpaksa, EU harus merogoh koceknya senilai 2,7 jutaan agar istrinya bisa pulang ke rumah. Tanpa bisa lagi protes dengan perubahan status pasien tersebut.

Saat itu bagian kasir rumah sakit mengatakan, semua dari pihak BPJS tidak mau menanggung. “Otomatis berubah jadi umum dihitung sejak masuk, karena BPJS pasien tidak aktif,” katanya.

Sementara, salah seorang pegawai BPJS yang dikenal EU saat dihubungi mengatakan, seharusnya pasien tidak harus membayar untuk tindakan awal, mulai dari IGD sampai rawat inap masih menjadi tanggungan BPJS.

“Kalau hanya operasi ditangguhkan dan diberitahukan setelah pasien sudah rawat inap. Seharusnya yang di IGD dan rawat inap itu tanggungan BPJSnya,” ujarnya.

Salah seorang pekerja sosial yang biasa mengurus pasien yang sulit mendapatkan haknya dalam layanan kesehatan bahkan mengatakan bahwa status BPJS pasien atas nama AF aktif. Ia mengecek status tersebut. Lantas kenapa pihak rumah sakit mengatakan tidak aktif?

Dalam dunia kedokteran saat ini, sisi kemanusiaan seakan menjadi nomor 100. Pancasila yang seharusnya diamalkan tidak lagi menjadi acuan. Terkhusus sila kedua, nilai-nilai kemanusiaan harus dipakai saat menghadapi pasien, dimana seorang dokter dan rumah sakit harus mengamalkan Pancasila dalam pekerjaannya sehari-hari.

Tapi, zaman sudah berubah. Sekarang, tak sedikit dokter dan rumah sakit yang tidak mengamalkan Pancasila, khususnya sila kedua. Sebagian besar dokter dan rumah sakit menganggap dunia kedokteran sebagai salah satu tempat untuk menghasilkan uang yang banyak.

Mereka menjadikan profesi dan rumah sakit hanya tempat untuk ladang bisnis. Tanpa lagi memikirkan sisi kemanusiaan dan rela menelantarkan pasien kurang mampu hanya lantaran sebuah prosedur dalam sebuah program bernama BPJS. BN01 – Jakarta

Next Post

Polsek Dukuh Pakis Bekuk Dua Remaja Pencuri Helm Apartemen Paviliun

Surabaya, Barometerkriminal.com Dua Remaja Berinisial Muhammad Bl usia (22) Jalan Srengganan gang I-7 bersama Ainul Ubaidilah usia (21) jalan Srengganan gang II Kecamatan Simokerto Surabaya. “Pelaku pencurian Helm di Parkiran Motor Aparteman paviliun jalan Abdul Wahab Siamin Kecamatan Pakis Surabaya, Senin (25/01/2021) pukul 21.03 Wib semakin Menuai titik Terang. Saat […]
WhatsApp Image 2021 01 31 at 23.28.20

Subscribe US Now