Masuk Kerja di PT Atalian; Gaji Sama Sekali Tidak Dibayar

pimred

IMG 20211004 WA0123

Barometerkriminal.com, Jakarta – Seharusnya apapun yang menjadi pada sebuah perusahaan tempat sesorang pekerja, dalam hal perusahaan dan pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar upah karyawannya guna meningkatkan kinerja atau produktivitas karyawannya.

Seprti halnya yang terjadi pada salah satu perusahaan terkemuka di Jl. Dr. Sahardjo, No. 45, Blok C 101-102, Manggarai – Tebet, Jakarta Selatan. Hingga sampai kini sama sekali belum memberikan gaji kepada karyawan, Senin (4/10/2021).

Ikhwal tersebut tentu saja bertentangan dengan aturan hukum yang diatur didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003. Dan didukung dari isi pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa; “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;

e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah yang diperintahkan agamanya;

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha, dan;

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

IMG 20211005 WA0000

Jadi dari ketentuan ini apabila Pengusaha melakukan ketelambatan pembayaran upah yang dikarenakan kesengajaan atau kelalaian, maka akan dikenakan denda sesuai dengan pesentase tertentu dari upah tenaga kerja. Lebih mendalam dapat kita lihat di dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengenai jumlah denda yang dikenai kepada pengusaha yang mengatakan:

“(1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda, dengan ketentuan:

a. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;

b. Sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan, dan;

c. Sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.”

IMG 20211005 WA0016

Selain sanksi berupa denda, ada juga sanksi berupa sanksi pidana yang dapat kita perhatikan didalam Pasal 186 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.”

Selain pengenaan denda sebagaimana dijelaskan diatas, maka tidak dapat menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar upah kepada tenaga kerjanya.

(ADE/Barometerkriminal)

Next Post

Kompol Puji Hardi, S.H., M.H; Sambangi Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi Dalam Rangka HUT TNI Ke 76

Barometerkriminal.com, Bekasi – Kapolsek Pondok Gede Polres Metro Bekasi Kota Kompol Puji Hardi, S.H., M.H. secara tiba-tiba mendatangi Koramil 02/Pondok Gede Kodim 0507/Bekasi yang berdekatan dengan Mapolsek, pada Selasa (5/10/2021). Kedatangannya tersebut didampingi Wakapolsek AKP Karsono, Kanit intelkam AKP Ibejaro, Kanit Shabara IPTU C. Permana, Kanit Provost Iptu Yanu memberikan […]

Subscribe US Now