KOTA BOGOR – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 di Kota Bogor kembali menuai sorotan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bogor menilai pemerintah daerah belum mampu memberikan kepastian akses pendidikan bagi seluruh lulusan Sekolah Dasar (SD), meski persoalan keterbatasan daya tampung terus berulang hampir setiap tahun.
Ketua HMI MPO Cabang Bogor, Bhakti S. Legawa, menyebut kondisi tersebut merupakan alarm serius bagi dunia pendidikan di Kota Bogor. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 17.000 siswa lulus SD pada tahun ini, sementara daya tampung SMP Negeri hanya sekitar 7.160 siswa. Program bantuan bagi sekitar 2.000 siswa yang masuk sekolah swasta dinilai belum mampu menjawab persoalan secara menyeluruh.
“Jika masih ada sekitar 7.850 anak yang belum memperoleh kepastian melanjutkan pendidikan, maka yang harus dievaluasi bukan hanya pelaksanaan SPMB, tetapi juga keseriusan pemerintah dalam merancang kebutuhan pendidikan masyarakat,” tegas Bhakti.
Menurutnya, persoalan ini tidak dapat lagi dianggap sebagai konsekuensi rutin setiap tahun. Pemerintah Kota Bogor dinilai seharusnya mampu memetakan jumlah lulusan, pertumbuhan penduduk usia sekolah, dan kebutuhan ruang belajar jauh sebelum proses penerimaan peserta didik dimulai.
Bhakti juga mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota Bogor dan Dinas Pendidikan dalam menjamin hak pendidikan seluruh anak. Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka solusi bagi ribuan lulusan SD yang hingga kini belum memiliki kepastian tempat belajar.
HMI MPO Cabang Bogor menegaskan bahwa hak memperoleh pendidikan merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Bhakti menilai, apabila persoalan kekurangan daya tampung terus berulang tanpa solusi yang terukur, publik berhak mempertanyakan efektivitas perencanaan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak cukup diukur dari keberhasilan membuka pendaftaran, tetapi dari kemampuan negara memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk bersekolah.
HMI MPO Cabang Bogor memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga Pemerintah Kota Bogor menghadirkan langkah konkret yang mampu memberikan kepastian pendidikan bagi seluruh lulusan SD. Organisasi itu menegaskan, jangan sampai setiap tahun masyarakat hanya disuguhi angka kelulusan, sementara ribuan anak masih dipaksa menunggu kepastian atas hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.
Surya SP
